Sunday, 10 January 2016

Cara mudah bayar pajak bumi dan bangunan


Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam UU No. 12 Thn 1994. PBB yaitu pajak yg dikenakan pada orang atau tubuh yg mempunyai permukaan bumi & bangunan yg dibangun dengan cara masihlah di atasnya. Permukaan bumi meliputi tanah & perairan pun wilayah laut. Adapun yg dimaksud bangunan merupakan konstruksi teknik yg ditanam dengan cara konsisten kepada tanah atau perairan. Misalnya hunian, jembatan, pasar mewah, kolam renang, taman mewah, dsb. 

1) Objek Pajak 

Objek pajak PBB ialah bumi & atau bangunan. Objek pajak yg dikenai pajak PBB yaitu objek pajak yg berupa hal-hal berikut ini. 


1) Bangunan yg diperlukan buat melayani kebutuhan umum seperti area ibadah, hunian sakit, gedung sekolah, & tempat-tempat umum yang lain yg tak dimaksudkan utk meraih keuntungan. 

2) Kuburan, peninggalan purbakala, & sejenisnya. 

3) Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yg dikuasai oleh desa & tanah negeri yg belum dibebani sebuah hak. 4) Bangunan yg dipakai oleh perwakilan diplomatik. 

5) Bangunan yg dimanfaatkan oleh tubuh atau perwakilan organisasi internasional yg ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

2) Subjek Pajak 

Subjek pajak yg dikenai pajak PBB yakni orang atau tubuh yg dengan cara nyata memiliki satu buah hak atas bumi & bangunan pun meraih manfaat dari bangunan yg dimilikinya. 


3) Tarif Pajak 
Tarif pajak yg dikenakan atas objek pajak segede 0,5%. 

4) Basic Pengenaan Pajak 
1) Nilai Menjual Objek Pajak (NJOP) NJOP yaitu harga rata rata yg diperoleh dari transaksi menjual beli yg berlangsung dengan cara wajar. 

2) Nilai Menjual Objek Pajak Tak Kena Pajak (NJOPTKP) Besar Nya NJOPTKP ditetapkan se gede Rp8.000.000,00. Seandainya besar nya NJOP lebih mungil dari NJOPTKP sehingga objek pajak tersebut tak dikenakan pajak PBB. 

3) Nilai Menjual Kena Pajak (NJKP) NJKP merupakan sebuah persentase dari nilai menjual sebenarnya (NJOKP). NJKP yg ditetapkan serendah-rendahnya 20% & setinggi-tingginya 100% dari NJOP. 

4) Pajak PBB yg terutang Besar Nya pajak yg terutang dihitung secara mengalikan tarif pajak bersama NJKP. 


Pajak Bumi & Bangunan (PBB) yaitu pajak yg dipungut atas tanah & bangunan lantaran adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yg lebih baik bagi orang atau tubuh yg mempunyai hak kepemilikan atau mendapat manfaat atas keberadaan tanah & bangunan tersebut. Pajak ini ditetapkan berdasarkan Undang – undang No. 12 thn 1985 berkaitan perpajakan & berlaku efektif sejak bln Januari 1986. Seiring berjalannya diwaktu, Undang –undang No. 12 th 1985 sudah mengalami sekian banyak perubahan. waktu ini peraturan yg jadi basic penetapan Undang – undang PBB yakni Undang – undang No. 12 th 1994. 

Tagihan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) dapat dikeluarkan oleh pemerintah tiap-tiap thn di bln Maret lewat aparat desa setempat dalam wujud Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam SPPT tercantum nama wajib pajak & agung pajak yg mesti dibayarkan beserta detail rumus. Saat pembayaran PBB paling lambat dilakukan 6 (enam) bln sesudah SPPT diterbitkan, jika hingga batas kala yg ditetapkan belum dibayar, sehingga dapat dikenakan denda 2% per bln sampai maksimal 24 bln. 

Yg jadi basic penghitungan PBB yaitu Nilai Menjual Kena Pajak atau NJKP, merupakan sebuah persentase tertentu dari nilai menjual sebenarnya. NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh prosen) & setinggi-tingginya 100% (seratus prosen). Buat properti dgn nilai NJOP di bawah 1 Miliar, NJKP ditetapkan se gede 20 persen dari Nilai Menjual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP), sedangkan property bersama NJOP di atas 1 Miliar bakal dikenakan NJKP se gede 40 persen dari keseluruhan NJOPKP. Rumus NJOPKP didapatkan dari NJOP dikurangi dgn Nilai Menjual Objek Tak Kena Pajak (NJOPTKP). Gede NJOPTKP ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, maka tiap-tiap tempat mampu berlainan NJOPTKP nya. 

Besar Nya persentase NJKP ditetapkan bersama Peraturan Pemerintah bersama memperhatikan keadaan ekonomi nasional. Batas nilai menjual properti yg dikenai pajak ialah Rupiah. 8 juta, namun peraturan Undang – undang pun mengijinkan pengurangan pajak bumi dan bangunan se besar 75 persen, atau bahkan buat objek pajak yg terkena bencana alam bakal diberikan pengurangan pajak sampai 100 prosen.

No comments:

Post a Comment

About us

Sambilnongkrong merupakan situs keuangan online yang getol memberikan perkembangan finansial di tanah air. Informasi yang akurat dan faktual menjadi identitas kami.

Like Us

https://www.facebook.com/jasapeminjamanuang/

Contact us

Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keuangan
Designed By pinjaman uang Published.. Bisnis online